Sabtu, 28 November 2015

Anggaran Polisi Terbatas, 'Ibu Sama Bapak Bisa Bantu Apa Buat Kami?'
Ilustrasi (web)

Polres Bandung Kerahkan 900 Personil Amankan Kampanye Duriat

SOREANG, FOKUSJabar.com : Kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Bandung 2015-2020 Deki Fajar – Dony Mulyana Kurnia menjadi rangkaian penutup kampanye Pilkada Kabupaten Bandung 2015. Kepolisian Resort (Polres) Bandung pun menyiagakan 900 personil untuk gelaran kampanye tersebut.
Kapolres Bandung AKBP Erwin Kurniawan menuturkan, personil yang diturunkan dalam kegiatan kampanye berasal dari beberapa kesatuan. Seperti penjinak bom (jibom) Sat Brimob Polda Jabar, Dalmas Polres Kabupaten Bandung, dan Sat Intel Polres Kabupaten Bandung.
“Kita lakukan standar operasional prosedur (SOP) yang sama di setiap kampanye masing-masing pasangan calon. Tidak ada pengetatan pengamanan di setiap pasangan calon. Jadi jangan underestimate, kita perlakukan sama setiap pasangan calon. Mulai dari pengamanan hingga pengerahan kekuatan,” ujar Erwin saat ditemui di sela-sela kampanye pasangan calon Deki – Dony di lapang Cingcin, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (28/11/2015).
Pada pengamanan kampanye pasangan nomor tiga, lanjutnya, pihaknya sudah melakukan persiapan sejak pukul 06.00 WIB. Sesuai SOP, pihak Polres Bandung pun melakukan sterilisasi dan pengamanan mulai dari titik keberangkatan masa, titik kumpul, hingga pelaksanaan kampanye usai.
Terkait juru kampanye nasional yang hadir, Kapolres mengaku jika pihaknya baru mendapatkan konfirmasi dari tim sukses akan kedatangan Dede Yusuf, dan Iwan Sulandjana. Mereka berdua pun sudah terlihat hadir di lokasi sejak pagi.
“Sejauh ini, dari pelaksanaan kampanye tiga pasangan calon dan pasangan Deki-Dony yang terakhir, tidak ada masalah yang mengkhawatirkan. Mudah-mudahan berjalan aman hingga selesai,” tegasnya.
ilustrasi : net
ilustrasi : net

Sekda Jabar Tandatangani Komitmen Bersama Anti Mal-administrasi dan Anti Korupsi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Dalam rangka menumbuhkan budaya anti mal-administrasi dan anti korupsi, diperlukan proses edukasi yang sistematis bagi seluruh lapisan masyarakat, yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Untuk itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menggelar acara Pekan Budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi, di Hotel Ibis Style, Jalan Braga Bandung, Sabtu (28/11).
Sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, turut menandatangani komitmen bersama anti maladministrasi dan anti korupsi pelayanan publik ORI, bersama dengan Anggota Ombudsman RI M Chairul Anwar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Haneda Sri Lastoto, Kepala Inspektorat Kota Bandung Koswara, Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara, Wakil Bupati Subang Imas Aryumningsih, serta pimpinan perusahaan dan lembaga negara/daerah.
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Dalam sambutannya, Iwa menuturkan bahwa budaya anti maladministrasi dan anti korupsi ini seharusnya tidak hanya dipahami oleh unsur aparat pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik semata, tetapi juga harus dipahami oleh seluruh masyarakat,
“Peran dari masyarakat selain sebagai penerima pelayanan publik,juga harus mulai ditumbuhkan kepedulian untuk berani menolak berbagai hal yang nantinya dikhawatirkan akan menjurus pada maladministrasi dan korupsi,” papar Iwa.
Selain sosialisasi kepada masyarakat, acara ini juga digelar sebagai sarana untuk lebih memantapkan dan mewujudkan peran ORI sebagai lembaga negara yang diantaraya memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan, menerima pengaduan dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara dan pemerintah, sehingga kehadiran ORI dapat terasakan kemanfaatannya di masyarakat luas.
Dishub Cimahi  (Foto: web)
Dishub Cimahi (Foto: web)

Urai Kemacetan, Pemkot Cimahi Upayakan Pembangunan Subterminal di Cimindi

CIMAHI,FOKUSJabar.com : Sebagai upaya untuk mengurai kemacetan sekaligus penataan kawasan Cimindi, Pemerintah Kota terus mempercepat pembangunan subterminal di jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi.
Dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi Ison Suhud, pembangunan terminal Cimindi sedang dalam tahap pembangunan dan akan rampung pada akhir 2015.
“Menjelang akhir tahun 2015, Kota Cimahi bakal memiliki terminal tipe C, hal itu dilakukan agara Angkutan Umum Kota (Angkot) yang kerap ngetem di pertigaan Cimindi, tidak lagi menghambat arus kendaraan di Cimahi,” kata Ison, Sabtu (28/11/2015).
Untuk lokasi terminal nanti, kata dia, akan berada disamping SD Cibeureum Mandiri 1, Kelurahan Cibeureum dan Kecamatan Cimahi Selatan yang menurutnya sejauh ini tidak ada resistensi.
“Kami sudah rapat dengan para pihak terkait termasuk masyarakat dan disetujui. Sementara ini, sekolah tidak direlokasi,” terangnya.
Untuk diketahui, Subterminal tipe C tersebut hanya mampu menampung sekitar 30-50 unit angkutan. memang bukan terminal besar tapi, mengakomodir angkot yang ngetem sembarangan di pertigaan Cimindi.
AKP Silfia Sukma Rosa. (Kasat lantas Polres Cimahi) (Foto: Gatot)
AKP Silfia Sukma Rosa. (Kasat lantas Polres Cimahi) (Foto: Gatot)

Permudah Pelayanan, Polres Cimahi Akan buat Sim Outlet dan Samsat Outlet

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Kasatlantas Polres Cimahi AKP Silfia Sukma Rosa mengatakan, Keberadaan mobil untuk SIM keliling di Kota Cimahi dirasa masih kurang untuk melayani masyarakat di tiga wilayah seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung khususnya (Margaasih) dan Kabupaten Bandung Barat.
“Cuma satu (mobil SIM keliling), itu tidak bisa mencakup semua wilayah, karena kan Polres Cimahi ini mencakup tiga wilayah” ujar silfia di ruang kerjanya di Mapolres Cimahi, jalan Amir mahmud Sabtu (28/11/2015).
Oleh sebab itu, lanjut Silfia, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan membangun SIM outlet di wilayah Kota Baru Parahyangan.
“Ini untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang jauh dari Polres Cimahi,” ujarnya.
Selain itu, tambah Silfia, nanti juga akan ada Samsat outlet di Margaasih, Kabupaten Bandung.
Untuk Margaasih sendiri pihaknya sudah rapat dengan Dispenda Kabupaten Bandung untuk mengurusi semuanya.
” Oleh karena itu, nantinya kita akan buatkan Samsat di Margaasih yang masih dalam wilayah hukum Polres Cimahi,” pungkasnya.
Ilustrasi
Ilustrasi

Ratusan Pejabat Struktural Bandung Barat Mendadak Dilantik

BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.com : Sebanyak 124 Pejabat Struktural Kabupaten Bandung Barat(KBB) dan 131 Pejabat Fungsional terkejut saat mengetahui adanya pelantikan mendadak pada Jumat(27/11/2015) sore.
Salah seorang pejabat struktural yang enggan disebutkan namanya mengaku kaget saat menerima surat undangan pelantikan pada pukul 13.00 WIB. Padahal, surat undangan biasanya diberikan satu hari sebelum pelantikan.
Sementara pejabat lainnya mengaku menerima undangan akan dilantik saat sedang tugas diluar. Sekitar pukul 13.30 WIB dirinya  mendapat telepon dari rekan kerjanya bahwa ada undangan pelantikan.
“Saya langsung balik kanan ke kantor, ” ucap salah seorang pejabat yang enggan menyebutkan nama, Jumat (27/11/2015).
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman S Sunjaya mengaku, undangan pelantikan baru dikirim ke pejabat yang akan dilantik hanya beberapa jam sebelum dilantik. Namun Jumat paginya semua karyawan sudah diberi tahu melalui pesan singkat supaya semua karyawan tidak meninggalkan tempat.
“Untuk pejabat struktural memang undangnya baru dikirim beberapa jam sebelum dilantik, tapi melalui SMS semua karyawan sudah diberitahu agar tidak meninggalkan tempat hari ini, ” kata Maman kepada FOKUSJabar.
Maman menjelaskan, pejabat yang dilantik sebagian besar dari lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) sebanyak 131 orang terdiri dari 116 kepala sekolah SD, 10 kepala SMP, dan 5 orang kepala SMA, ditambah 7 pengawas sekolah.
Sementara pejabat struktural yang masuk daftar pelantikan adalah pejabat eselon 3 A sebanyak 6 orang, eselon 3 B sebanyak 20 orang, 4 A sebanyak 70 orang, 4 B sebanyak 15 orang, dan eselon 5 sebanyak 13 orang. Total pejabat struktural yang dilantik sebanyak 124 orang.
“Mutasi di lingkungan Disdikpora lebih pada kebutuhan saja karena ada kekosongan jabatan kepala sekolah. Sengaja kepala sekolah yang berprestasi dipindahkan dengan tujuan menularkan prestasi ke sekolah baru, ” paparnya.
Sementara itu,  Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Abubakar menegaskan, rotasi ini bisa dilakukan kapan saja, sesuai kebutuhan dan penilaian, reward and Punishment pegawai dilakukan sesuai tingkat kedisiplinan dan kinerja saat menjabat.
“Reward and Punishment ini kita terapkan untuk merangsang kedisiplinan dan kinerja pegawai,”ucap Bupati.
Pelantikan yang sedianya akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB molor hingga lebih dari tiga jam. Baru mulai dilaksanakan sekitar pukul 17.00 WIB mengambil tempat di lantai 4 gedung baru Pemkab Bandung Barat dipimpin Bupati Bandung Barat Abubakar.
Ilustrasi
Ilustrasi

DPRD dan Pemkot Cimahi Rampungkan Payung Hukum Jasa Kontruksi

CIMAHI, FOKUSJabar.com : DPRD dan Pemerintah Kota Cimahi telah merampungkan payung hukum tentang pembahasan jasa konstruksi.
Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap jasa usaha konstruksi yang berkembang di Kota Cimahi.
Ketua Pansus VII DPRD Kota Cimahi Kania Intan Puspita mengatakan, pembahasan jasa kontruksi itu telah dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kota Cimahi belum lama ini.‬
Dilanjutkan Intan, Pansus telah melakukan perubahan atas Perda Kota Cimahi No. 7 Tahun /2004 tentang Jasa Kontruksi dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Cimahi, beberapa waktu lalu.
“Dengan disahkannya Perda Jasa Konstruksi, maka akan semakin jelas arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi lokal untuk mewujudkan struktur usaha yang handal, serta hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas,” kata Intan, Jumat (27/11/2015).
Menurutnya, selama ini ada yang beranggapan jika pengusaha konstruksi lokal kalah bersaing dengan pengusaha lain karena belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan.
Bahkan, Pemkot Cimahi merasa kesulitan untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia (SDM) para pengusaha konstruksi di Kota Cimahi, lantaran belum maksimalnya mereka dalam mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang jasa konstruksi.
“Dengan adanya Perda ini maka pemkot dapat melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap jasa usaha konstruksi yang berkembang di Kota Cimahi,” ujarnya.
kampung Cieunteung  (web)
kampung Cieunteung (web)

Relokasi Warga Cieunteung Terkendala Harga Ganti Rugi Lahan

SOREANG, FOKUSJabar.com : Pembebasan lahan warga kampung Cieunteung masih terkendala harga yang tak cocok dengan keinginan warga. Kewenangan pembebasan lahan sendiri sebenarnya berada di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC).
Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Bandung Marlan mengatakan, pembebasan lahan di pemukiman Cieunteung sudah dilakukan sejak 2013 lalu. Namun hingga saat ini, baru satu hektare lahan warga yang sudah dibebaskan.
“Tahun ini, pengukuran lahan untuk pembebasan sisa lahan sudah dilakukan. Tapi itu terkendala oleh masyarakatnya sendiri. Banyak warga menolak dengan alasan harga yang ditawarkan terlalu rendah,” ujar Marlan, Jumat (27/11/2015).
Selain itu, mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung ini menyebutkan alasan lain warga menolak pembebasan lahan, yakni karena mereka sudah tinggal lama di kampung tersebut.
“Mereka beralasan jika itu tanah nenek moyangnya,” tambahnya.
Pemkab Bandung sendiri, pada tahun 2010 lalu, sudah mencoba merelokasi warga Cieunteung ke daerah lain. Bahkan pihak Pemkab Bandung sudah memanggil sejumlah warga Cieunteung untuk membicarakan terkait masalah relokasi.
Saat itu, lanjutnya, Pemkab menawarkan beberapa opsi yakni transmigrasi dan relokasi. Jika warga memilih direlokasi, mereka akan dipindahkan ke Desa Jelekong yang masih berada di kecamatan Baleendah. Dan jika memilih transmigrasi, mereka akan dipindahkan ke daerah lain. Selain dua opsi tersebut, Pemkab Bandung pun sudah menawarkan opsi penggantian rugi lahan.
“Tapi semua tawaran itu ditolak warga dengan alasan yang sama, mereka sudah tinggal lama di situ. Kalau saja dari dulu mereka mau ganti rugi mungkin sudah selesai sekarang,” tegasnya.
Ilustrasi (web)
Ilustrasi (web)

Waspada Banjir, Polsek Baleendah Siagakan Seluruh Anggotanya

BALEENDAH, FOKUSJabar.com: Kepolisian Sektor (Polsek) Baleendah akan menyiagakan seluruh personilnya untuk mengantisipasi bencana banjir tahunan yang biasa merendam wilayah Baleendah setiap musim penghujan.
Dalam setiap harinya, Polsek Baleendah menyiagakan anggotanya untuk piket malam hari.
“Total personil di Polsek Baleendah sebanyak 44 orang, termasuk Kapolsek. Dan setiap hari akan satu regu yang berjumlah sembilan orang untuk melakukan piket malam hari. Petugas yang piket ini kami siagakan untuk antisipasi datangnya banjir terutama pada malam hari, sehingga bisa membantu evakuasi warga korban banjir,” ujar Kapolsek Baleendah Kompol Suhari, Jumat (27/11/2015).
Selain itu, lanjutnya, petugas yang telah lepas piket pun diharuskan selalu siaga. Mereka pun harus siap jika sewaktu-waktu diperlukan untuk membantu evakuasi warga saat banjir terjadi.
“Jika diperlukan, petugas sudah kita instruksikan untuk selalu siaga dan HP jangan dimatikan. Kalau diperlukan personel lebih banyak, mereka akan dipanggil. Jadi yang lepas piket pun standby on call,” terangnya.
Selain menyiapkan petugas, tiga buah mobil pun disiagakan di Mapolsek Baleendah. Mobil tersebut akan dipergunakan untuk mengevakuasi barang-barang milik warga ke lokasi pengungsian.
“Kalau evakuasi dari rumah, kami sudah memberikan perahu ke daerah rawan banjir. Dan untuk warga yang akan mengevakuasi barang ke lokasi pengungsian, mobil selalu standby di Mako,” tambahnya.
Suhari juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama pada malam hari. Jika melihat ada tanda-tanda air akan naik, warga diharapkan memberikan peringatan kepada warga lainnya.
“Kita sudah koordinasi dengan RT dan RW. Warga harus saling memberi tahu, bisa pakai kentongan atau memukul tiang listrik. Kalau wilayah yang bisa terkena banjir tahunan itu di Kampung Cieunteung dan Andir, cakupan luasnya sekitar 10 hektare,” pungkasnya.
Hujan lebat di Cimahi robohkan  rumah warga (Foto: Gatot)
Hujan lebat di Cimahi robohkan rumah warga (Foto: Gatot)

Hujan Lebat di Cimahi Robohkan Rumah Warga

CIMAHI, FOKUSJabar.com : Atap rumah milik seorang warga RT 04/29 Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara roboh akibat hujan lebat yang mengguyur Kota Cimahi selama dua hari berturut-turut.
Atas peristiwa itu, Epon (76) pemilik rumah bersama anaknya Yayan (56) kini harus mengungsi di rumah tetangganya. Dalam musibah itu, Beruntung keduanya tidak mengalami luka-luka.
Hujan lebat di Cimahi robohkan rumah warga (Foto: Gatot)
Hujan lebat di Cimahi robohkan rumah warga (Foto: Gatot)
Pantauan FOKUSJabar di lokasi, bangunan rumah Epon memang terbilang cukup tua dan tidak layak huni. Tak ayal, ketika hujan mengguyur, kusen-kusen yang telah keropos itu tak mampu menahan bebannya. Akibatnya, sekitar pukul 02.00 WIB atau pada Jumat (27/11/2015) subuh, seluruh bagian atap genteng dan dinding rumah Epon ambruk.‬
‪Iis (45) anak kedua korban yang rumahnya berdampingan dengan ibunya itu menuturkan, rumah orang tuanya itu diketahui memang akan roboh, dan sudah terasa sejak siang sebelum kejadian.‬
‪”Sudah ada pertanda dari sore juga, ada suara mau rubuh bahwa rumah ibu sudah mau ambruk atapnya. ditambah hujan dari jam tujuh malam yang nggak reda-reda,” kata Iis di lokasi, Jumat (27/11/2015).‬
Iis melanjutkan, mengetahui rumah ibunya akan roboh, dia bersama suaminya sekitar pukul 19.00 WIB langsung memindahkan ibunya ke rumahnya yang memang bersebelahan. Benar saja, beberapa jam berselang saat seluruh anggota keluarga sedang tidur, seluruh bagian atap dan sebagian dinding rumah tersebut roboh.‬
‪”Ketika orang rumah tidur, tiba-tiba dari sebelah (rumah Epon) ada suara seperti roboh, ternyata benar, atap rumah dan sebagian dinding roboh saat hujan mengguyur,” ujarnya.
‪Atas peristiwa tersebut, dia bersama suami beserta kedua anak dan cucunya, harus berbagi tempat dengan ibu dan kakanya di rumah yang terbilang kecil.‬
“Mau gimana lagi, daripada ibu terlantar, lebih baik di rumah saya saja, walaupun rumahnya kecil,” tukasnya.
Ilustrasi
Ilustrasi

Cegah Kematian Ikan Massal, Saguling dan Cirata Dipasang Buoy Pluto

BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.com : Untuk mengantisipasi kematian ikan akibat kualitas air yang berubah pada musim penghujan, di Waduk Cirata dan Saguling kini dipasang Buoy Pluto.
Ini merupakan alat pendeteksi tingkat kekeruhan, temperatur dan kadar oksigen air yang pasang dimaksudkan agar produksi keramba ikan tawar tak menurun saat musim hujan.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Adiyoto menjelaskan, Buoy Pluto sudah di pasang di Waduk Saguling sebanyak empat unit dan di waduk Cirata satu unit. Alat ini berfungsi untuk mendeteksi kualitas air ketika keruh, kondisi oksigen dan kadar temperatur pada air. Nantinya kalau air tersebut keruh dan tidak layak untuk dipakai, maka secara otomatis akan terdeteksi melalui alat tersebut.
“Jika terdeteksi, kita beritahukan kepada petani ikan cara mencegah kematian ikan,” kata Adityo kepada FOKUSJabar.com di Ngamprah, Jumat (27/11/2015).
Adityo menjelaskan, sudah satu bulan alat bantuan Kementerian Perikanan dan Kelautan itu dipasang di kedua lokasi, tepatnya diletakan di sekitar jaring di area kedua waduk tersebut.
Pada musim hujan, lanjutnya, potensi air keruh sangat tinggi lantaran lumpur sisa dari musim kemarau  terbawa air hujan. Oleh karenanya, pemantauan pada air di kedua waduk tersebut harus ditingkatkan.
“Sejam sekali, alat tersbut mengirimkan sinyal satelit ke ponsel yang telah dipasang aplikasinya, jika terdeteksi keruh dan kurang sehat kita bisa segera memberitahukan kepada petugas waduk dan petani ikan,”jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, laporan terakhir kondisi air di kedua waduk tersebut masih terbilang aman. Namun, tetap setiap waktu pihaknya melakukan pengecekan agar tidak mengganggu produksi ikan tawar.
“Alat tersebut sangat membantu pada produksi ikan tawar,” tukasnya.