Ridwan Kamil (liputan6)

Ridwan Kamil Optimis Bandung Dapatkan Adipura Tahun Ini

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Entang Suryaman mengatakan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengaku optimis bahwa Kota Bandung memiliki peluang besar meraih penghargaan Adipura tahun ini.

Meski standar penilaian Adipura semakin banyak, namun pemkot Bandung telah melakukan berbagai upaya agar Kota Bandung bisa kembali mendapatkan piala kebersihan dan tata kelola lingkungan tersebut.

“Untuk mendapatkan kembali Piala Adipura yang sudah tidak pernah diterima selama 16 tahun, Kota Bandung harus memperhatikan berbagai syarat yang lebih banyak dari pihak panitia Adipura. Selain masalah sampah, juga masalah drainase, PKL, dan berbagai TPA yang ada di Kota Bandung. Termasuk TPA Sarimukti yang berlokasi di Cimahi. Sebab, meskipun TPA itu seharusnya dikoordinir oleh provinsi, tapi Kota Bandung menjadi salah satu penyumbang sampah tersebesar di TPA itu,” papar Entang kepada PRFM, Jum’at, (31/7/2015).

Piala Adipura (rakyatsulsel)

Entang mengatakan bahwa upaya untuk mendapatkan kembali Piala Adipura ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan harus pula didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Pemerintah kota sudah maksimal dalam melakukan sosialisasi, tentang peraturan K3 juga sudah dilakukan. Setelah itu, semuanya kembali lagi kepada masyarakat dalam mendukung upaya ini,” tukasnya.

Akibat Kemarau, PDAM Tirta Raharja Alami Penyusutan Air Baku (bandung.bisnis)

Akibat Kemarau, PDAM Tirta Raharja Alami Penyusutan Air Baku

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Musim kemarau yang terjadi berdampak pada ketersediaan air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja mengalami penyusutan. Akibatnya, proses distribusi ke rumah pelanggan mengalami sedikit gangguan.

“Kalau untuk wilayah Cimahi, kita memiliki beberapa sumber air baku namun yang paling besar itu dari sungai Cimahi yang dialiri dari Situ Lembang. Kita sekarang hanya mengolah 100.000 hingga 120.000 L per detiknya, atau mengalami penurunan sebesar 30 – 40 persen dalam mengolah air baku menjadi air bersih” terang Kepala Humas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung, Dadang Supriadi kepada PRFM, Jumat (31/07/15).

Dadang menambahkan, pelanggan yang biasanya mendapatkan pasokan air secara continue selama 24 jam, saat ini ada yang hingga 6 jam lamanya bahkan malam hari pun tidak mendapatkan pasokan air.

“Apabila ketersediaan air baku berada dibawah 50 persen, otomatis kita akan lakukan rekayasa penjadwalan pengalihan ke semua pelanggan. Dengan asumsi, pelanggan akan mendapatkan jatah air selama 2 hari sekali,” lanjutnya.

Dadang pun menuturkan, sumber air yang bisa memenuhi sebagai syarat untuk dijadikan air baku terdiri dari 3 titik. Pertama, bisa menggunakan sumur dalam tapi dengan kendala harga yang mahal dan air yg keluar pun pasti sedikit.

Kedua, menggunakan mata air namun kendalanya apalagi saat kondisi kemarau saat ini, sangat sulit mendapatkan mata air yang jumlah kapasitasnya memadai.

Terakhir, yang mungkin bisa dijadikan solusi adalah dengan menggunakan air permukaan dimana jumlahnya cukup potensial di Kabupaten Bandung dengan catatan apabila pemerintah daerah setempat mengembangkan folder penampungan air (embung-embung) tersebut.

(foto : web)

Oded: PKL Membandel Sikat Saja

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menegaskan, tidak akan memberikan toleransi bagi para pedagang (PKL) yang membandel menempati titik zona merah. Terlebih lima hari sebelum lebaran toleransi sudah diberikan.

“Saya kemarin secara khusus sudah mengundang Satpol PP. Saya tanya itu (PKL) bagaimana, sebelum lebaran kan mereka minta lima hari. Nah setelah lebaran jangan menerus. Pokonkya saya sudah instruksikam tidak boleh ada lagi, tidak ada tolerasi lagi, disikat aja.  Harus dibersihkan,” tegas Oded  di Bandung, Jumat (31/7/2015).

Penataan tujuh titik zona merah di Kota Bandung akan dibahas dalam rapat bersama satuan tugas khusus pada Selasa pekan depan.  Dalam rapat nanti akan disampaikan tentang penegakkan peraturan di Satpol PP agar memperbanyak operasi biaya paksa.

“Saya kira hanya dengan biaya paksa itu bisa lebih efektif. Terlebih selain PKL, pembelinya juga kena,” tukasnya.

Ilustrasi (web)

BKSDA Jabar Prioritaskan 50 Kawasan Lindung

Sabtu, 01 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat Sylvana Ratina menyebut bahwa penanganan kasus eksploitasi, perniagaan satwa lindung pada semester pertama 2015 sangat menarik dibandingkan periode 2014.

“Ini paling heboh. Hingga semester pertama ini kita menangani di bawah 10 kasus,” kata Sylvana di Gedebage Kota Bandung, Sabtu (1/8/2015).

Adapun kasus yang paling menarik perhatian, salah satunya penanganan penggelapan satwa lindung trenggiling di Kota Bogor. Terlebih sisiknya digunakan untuk komposisi zat Narkoba.

“Awal Januri 2015 kita menangani 11 paket trenggiling yang rencananya akan dikirim ke Tiongkok secara manual,” jelasnya.

Sisik trenggiling kabarnya dijadikan bahan baku sabu-sabu dan kosmetik. ITu sebabnya semua pihak terlibat dalam perkara itu. Bahkan sampai sekarang menjadi target operasi BKSDA

“Kasus ini cukup besar, alamat asalnya di Bogor itu palsu,” tuturnya.

Saat ini ada 50 kawasan yang menjadi prioritas di Jabar dan Banten, di antaranya Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam dan Taman Burung.

“Kita tindaklanjuti seperti penggelapan Kukang, Orang utan, Elang Brontok dan ada target operasi juga,” tukasnya.

Ilustrasi (web)

Ingin Adipura, Pemkot Bandung Cetuskan Sejumlah Inovasi

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tengah fokus pada titik-titik potensial penghasil sampah dalam jumlah besar.

Hal itu dilakukan sebagai upaya lain Pemkot Bandung untuk mendapatkan Adipura dati Kementrian Lingkungan Hidup.

“Kita fokus di titik-titik yang memang volume sampahnya tinggi, seperti pasar serta tempat wisata. Kita akan lakukan perubahan,” jelas Ridwan.

Pihaknya telah mengambil keputusan untuk merubah jam kerja para petugas kebersihandi Kota Bandung.

“Keputusan Minggu lalu adalah petugas kebersihan kerjanya subuh, sehingga paginya sudah bersih. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, jalan-jalan protokol pada pagi hari bersih,” tuturnya.

Tidak hanya itu, pihaknya pun akan membenahi kawasan sungai dan membersihkannya dari sampah.

“Ada inovasi setelah Dirut PD Kebesihan dilantik, sampah nggak dibuang dulu ke TPS, tapi ke truk-truk kebersihan yang parkir (stand by). Sampah sungai pun sama. Nantinya truk itu akan langsung mengangkutnya,” tukasnya.

Pemkot Bandung (web)

Tahun 2016, Pemkot Bandung Targetkan WTP

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menargetkan opini Wajar Tanpa (WTP) Pengecualian untuk Kota Bandung di 2016.  Untuk meraih opini tersebut, saat ini 11 rencana kerja (roadmap)disiapkan sebagai pendukungnya.

“Targetnya 2016. Nah salah satu dari roadmap yang ada yakni rencana terkait pembenahan pendataan aset milik Pemkot. Saya langsung konsultasi dengan KBPK Provinsi Jabar,” ucap Ridwan di Balai Kota Bandung Jalan Wastukancana, Kamis (30/7/2015).
‪
Menurut dia, untuk mendapatkan opini WTP, tidak semua aset harus tersertifikasi. Namun perlu upaya pencatatan atau pendataan aset yang lebih baik. Pencatatannya mencangkup data penyewa aset, tunggakan yang mungkin ada serta adanya solusi penyelesaian.

” Yang terpenting semua aset tercatat dengan baik. Semester ini kita dorong pendataan aset yang lebih baik,” tuturnya.

Ke depan, pihaknya akan melakuka digitalisasi aset, serta penyempurnaan arsip aset-aset yang selama ini belum tersusun rapi. Tidak hanya itu, pihaknya pun akan mengupayakan pemeberian papan keterangan aset Pemkot Bandung di setiap arsip agar tertata dengan jelas.

“Roadmap yang lain yang lainnya sifatnya non aset, seperti tentang penertiban pembayaran, laporan dan juga  proses sertifikasi aset yang akan terus dijalankan,” pungkasnya

BKD Jabar (web)

BKD Jabar Dukung Pelaporan Dugaan Penipuan CPNS

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengaku belum menerima laporan terkait kasus dugaan penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Saya belum mendapat kepastian kasusnya seperti apa. Mungkin ada sejumlah oknum di Kantor Regional, padahal pengangkatan CPNS bukan dari Kanreg,” jelas Solihin di Bandung, Kamis (30/7/2015).

Jika benar, pihaknya sangat menyayangkan masih adanya upaya penipuan CPNS. Kendati begitu, dia mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan, termasuk kaitannya dengan CPNS. Terlebih tanpa testing.

“Jangan mudah percaya. BKD kan selalu menginformasikan jika ada penerimaan CPNS. Bahkan dipublikasikan di website resmi BKD atau Pemprov Jabar,” ucapnya.

Tidak hanya itu, BKD pun pernah membuat surat edaran di media massa, di media sosial bahkan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk memberi informasi CPNS.

“Kita selalu ingatkan bahwa penerimaan CPNS tidak dipungut biaya dan tidak ada yang tanpa testing,” tegasnya.

Lebih lanjut Solihin mendukung upaya pelaporan yang dilakukan para korban ke Mapolrestabes Bandung. Dirinya berharap pelaku penipuan bisa segera diketahui dan diberi hukuman.

Terlebih dirinya selalu mengingatkan jika ada indikasi penipuan segera melaporkan ke BKD.

“Kalau sudah lapor ke polisi pun bagus. Biar segera ketahuan pelakunya,” ucapnya.

Untuk diketahui, sejumlah korban telah melaporkan kasus dugaan penipuan CPNS ke Polrestabes Bandung. Sejumlah korban diduga tertipu ratusan juta sebagai syarat diterima sebagai CPNS di lingkungan Pemprov Jabar dan Kementrian.

(foto: adi)

Delapan Komisioner KPU Di Delapan Daerah Taken MOU Dengan BPKP

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Delapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember, menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk optimalisasi penggunaan anggaran dengan transparan.

Delapan daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada Serentak itu adalah Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Pangandaran, Indramayu dan Kota Depok.

“Terkait Pilkada, para Ketua KPU sudah meminta mendampingi jangan sampai ada kasus seperti periode sebelumnya,” ujar Kepala BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata di Bandung, Kamis (30/7/2015).

Anggaran yang dialokasikan dalam pilkada serentak di Jawa Barat saat ini yaitu untuk Kabupaten Bandung Rp56 milyar, Sukabumi Rp45 milyar, Karawang Rp48 milyar, Indramayu Rp38 milyar, Pangandaran Rp28 milyar, Cianjur Rp45 milyar, Tasikmalaya Rp15 milyar dan Kota Depok mencapai Rp25 milyar.

“Yang kita dampingi itu pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Soalnya, hampir secara keseluruhan para komisioner KPU itu tidak ahli dalam keuangan,” paparnya.

Menurutnya, kerjasama untuk pengawasan penggunaan anggaran pada Pilkada dinilai langkah yang tepat, karena tambah dia, penyerapan anggaran sedemikian besar diperlukan transparansi yang akuntabel.

“Kita sudah MOU dengan delapan daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah saat ini,” tukasnya.

Kelola Hasil Bumi Di Daerah, Pemerintah Bakal Optimalkan Peran BUMD

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan hasil bumi di daerah.  Dirinya menginginkan saham BUMD didominasi pemerintah daerah, dan buka swasta, agar manfaat migas dapat terasa langsung oleh masyarakat.

“Kita sama – sama dengan daerah mengelola sebaik mungkin (migas) untuk kesejahteraan masyarakat. Makannya ke depan sahamnya harus oleh daerah, kalo swasta kan nanti tidak bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah penghasil migas,” ucap Djoko, usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (30/7/2015).

Kendati begitu, Djoko mengatakan, saham pemerintah daerah tidak akan lebih besar dari pada BUMN. Pihaknya harus tetap mengutamakan keberpihakan pada BUMN. Hal tersebut ditunjukkan dengan dominasi Pertamina dalam pengelolaan migas, dengan nilai saham sebesar kurang lebih 56 persen.

“Ini kita harus menunjukkan keberpihakan kita juga pada BUMN. Makannya porsi untuk pertamina lebih besar dibanding swasta lokal dan swasta asing,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), menyambut baik rencaba Ditjen Migas dengan mempercayakan pengelolaan migas daerah kepada Pemerintah Provinsi sepenuhnya.

Lantaran menurutnya, baik BUMD ataupun BUMN sama – sama bekerja untuk kepentingan negara dan rakyat.

“Kalo BUMN pada awalnya dominan, ditambah BUMD lebih dominan lagi, karena kita sama sama mewakili negara,” tukasnya.

MOS

Aher Gak Setuju Perpeloncoan MPLS, Kepseknya Harus Disanksi

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengaku tidak setuju dengan masih adanya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadikan ajang perpeloncoan.

Aher juga menyarankan untuk memberikan sanksi kepada sekolah yang melakukan perpeloncoan tersebut.

“Kita tidak setuju itu (perpeloncoan). Silahkan kasih sanki saja,” ucap Aher di Bandung.

Menurut Aher, yang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi adalah Kabupaten/Kota karena sekolah-sekolah masih ada di bawah kendali mereka.

“Karena yang memberkan sanksi secara teknis  adalah bupati dan wali kota. Apa sebabnya ?, karena masih di bawah bupati dan wali kota,” katanya.

Aher juga menegaskan, jika SMA/SMK sudah di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi, pihaknya sendiri yang akan memberikan sanksi.
“Insya Allah kalau 2017 masih ada perpeloncoan di tingkat SMA/SMK yang ngasih sanksinya saya,” tegasnya.

Ilustrasi (web)

Situs Kabuyutan Kawasan Jatigede Harus Dipertahankan

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Aktivis Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) Taufan Suranto menjelaskan, di kawasan Jatigede terdapat benda bersejarah atau Situs Kabuyutan yang harus dipertahankan.

Situs Kabuyutan merupakan peninggalan Kerajaan Sumedang Larang, cikal bakal masyarakat Sunda di kawasan yang sekarang rencananya akan jadi Waduk Jatigede. Karena itu, aksi kepada pemerintah pusat mulai dari daerah akan dilakukan warga asli kawasan Jatigede secara bertahap.

“Di Gedung Sate dilakukan aksi kesenian, sebagai lambang pemerintah pusat yang tidak pro rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Juli juga aksi akan dilakukan di depan Istana Merdeka,” ungkap Taufan, Kamis (30/7/2015).

Dia menambahkan, pihaknya akan melakukan kegiatan Ritual Kabuyutan dan pada cara puncak tanggal 31 Juli nanti yaitu menggelar ‘Perebeaan’ yang berlokasi di tempat peresmian penggenangan Waduk Jatigede.

“Aksi ini dilakukan oleh Walhi, Agra dan elemen mahasiswa. Ada pula rencana aksi yang akan mendatangi Kementerian PU dan Kedutaan Besar Tiongkok,” katanya.

Bahkan, menurut dia, agar maksimal himbauan kepada Pemerintah Pusat tersampaikan, di kawasan Jatigede para massa aksi menginap dengan melakukan camping.

“Besoknya kita menanti kedatangan Presiden dan sekitar seribu orang akan datang pas hari H melakukan desakan aksi pembatalan penggenangan di Jatigede,” tukasnya.