Dokumen APBD

Dokumen Pembahasan APBD 2016 Tak Lengkap, Komisi V Layangkan Nota Protes

Kamis, 19 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Komisi V DPRD Jawa Barat melayangkan nota protes ke pimpinan dewan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dewan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jabar terkait pembahasan APBD 2016.

“Pembahasan APBD 2016 terhambat karena dari eksekutifnya tidak lengkap,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung di Bandung, Kamis (19/11/2015).

Dia menegaskan bahwa Komisi V kecewa dengan kinerja Pemprov yang tidak serius membahas APBD 2016. Hal itu tampak dari respon dan ketidaklengkapan dokumen yang diajukan.

Pada prosesnya, Komisi V diberi waktu empat hari sejak Jumat hingga Selasa (17/11) lalu untuk pembahasan APBD tersebut. Ternyata pada Sabtu (14/11) lalu dewan mengundang eksekutif, termasuk Bappeda untuk pembahasan itu, dokumennya tidak ada.

“Selasa mereka (eksekutif) pun tidak hadir. Alhasil rapat terhenti karena dokumennya nggak ada. Karena dua kali rapat pembahasan tidak terlaksana, maka kita minta sikap dari pimpinan DPRD,” jelasnya.

Menurut dia, dalam pembahasan APBD 2016 itu Pemprov Jabar seharusnya lengkap, termasuk dalam persiapan dokumen. Bahkan seharusnya dokumen yang disampaikan sudah lengkap sebelum pembahasan.

“Ini tidak. Jadi apa yang mau dibahas kalau nggak ada dokumennya. Sepertihalnya untuk kegiatan PON, Pemrov Jabar pun tidak bisa memaparkan secara gamblang rencana persiapan anggarannya. Kita tanya berapa jumlahnya, nggak ada dokumennya, nggak ada datanya. Kemudian, berapa alokasi KONI Jabar untuk bisa juara umum, nggak ada juga. Berapa ruang kelas baru agar angka partisipasi kasar meningkat. Berapa bos daerah untuk pelajar sma, smk dan swasta di Jabar, nggak ada angkanya. Apa yang mau dibahas?” keluhnya.

Padahal hal itu penting untuk program Pemprov Jabar ke depan. Pihaknya melihat selama ini Pemprov tidak serius, dokumen tidak lengkap. APBD itu Rp27 trilyun, dan yang belum lengkap bisa mencapai Rp9 trilyun, sedangkan pembahasan sudah berjalan. Adapun nota protes yang dilayangkan, pihaknya ingin agar hal itu bisa disikapi Gubernur Jabar.