Ilustrasi (web)
Bantuan Dana Dialihkan, Parpol Dan Pemerintah Harus Saling Introspeksi
BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pengamat Politik Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan dihentikannya rencana bantuan dana untuk partai dari APBN, menjadi momen yang tepat saling evaluasi antar pemerintah.
Menurutnya hal wajar apabila sebelumnya partai politik (parpol) direncanakan mendapat bantuan dana lewat APBN, karena partai masuk dalam sistem yaitu pada infrstruktur politik.
“Parpol itu tak cukup hanya menerima bantuan dari pemerintah melalui kursi. Bayangkan untuk kepentingan rapat saja, alokasi dananya harus mencari kemana mana,” ujar Asep di Bandung, Minggu (28/6/2015).
Rencananya, bantuan dana parpol disetujui Presiden Jokowi dan siap dibahas di APBN 2016. Namun, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan tidak menindak lanjuti alokasi tersebut lantaran penolakan muncul di jajaran anggota DPR dan partai.
Asep menilai, momen itu harus jadi bahan evaluasi untuk partai agar benar membenahi peran dan fungsinya baik di Pemerintah maupun di masyarakat, hal wajar apabila rencana tersebut mengundang kritikan dan penolakan dari berbagai kalangan.
“Harus dipikirkan, parpol supaya bekerja dan berfungsi sebagaimana mestinya,” paparnya.
Lanjut dia, tak bisa dipungkiri, segi kebutuhan dana untuk partai tidaklah sedikit. Tidak aneh bila para anggota dewan unjuk gigi agar alokasi bantuan dana segera diketok palu.
“Hanya untuk kegiatan Partai saja, kebutuhan dananya sudah berat, apalagi dibebani tugas lainnya yaitu pendidikan Politik,” sahutnya.
Sedangkan untuk Pemerintah, tranparansi mengalokasikan bantuan dana yang mampu hingga trilyunan itu harus objektif pemanfaatannya, serta pertanggung jawabannya harus benar.
“Negara harus memikirkan dana itu, karena Partai dalam sistem kita kan masuk infrastruktur politik. Jadi mereka harus berjalan dan berfungsi juga,” tukasnya.
(Adi Suparman/DEN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar