APBN (ilustrasi : web)
Tasik Digoyang Isu Pelicin Proyek, Mafia Anggaran Harus Dibongkar
TASIKMALAYA, FOKUSJabar.com : Kasus dana usungan proyek APBN supaya semuanya jelas dan terang benderang hingga tidak menimbulkan fitnah, aparat penegak hukum harus terus melakukan penyelidikan sampai tuntas dari hilir sampai hulu.
“Ada yang memberi pinjaman dari pihak ketiga, pasti ada pejabat yang menerimanya. Untuk itu mafia anggaran harus dibongkar sampai atas karena sangat merugikan negara dan menjadi beban para pejabat di daerah,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT), Djadja Winata Kusumah, jumat (26/6/2015)
Djadja mengaku kaget, setiap akan turun proyek harus memakai umpan uang usungan.”Saya merasa prihatin kenapa harus menyediakan dana usungan supaya proyek turun,” ucapnya
Yang lebih mengherankan, kata Djaja, pejabat daerah sampai meminjam kepada pihak ketiga. Dia pun merasa khawatir dengan sikap Dewan yang mendiamkan kasus tersebut sepertinya sudah dianggap wajar dan lumrah.
“Kalau laporan dari Endang Abdul Malik itu benar , seharusnya aparat hukum cepat bergerak, jangan seperti di peti eskan, dikarenakan korban mafia anggaran di daerah cukup banyak,” kata Djaja.
Menurut Djaja, kalau daerah wajib mengeluarkan dana usungan setiap tahun sebagai pelicin agar proyek turun sama saja menyuruh pejabatnya korupsi.
Transfaransi International (TI) merilis, selama 10 tahun terakhir ini terdapat 3 ribuan anggota DPR dan DPRD yang terjerat korupsi. Kemudian dari tahun 2004-2011 dengan kerugian negara akibat dikorupsi sebanyak 39,3 triliun.
Tidak hanya itu TI merilis data bahwa Indonesia berada dimbang batas negara terkorup dunia.”Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi di Negara kita ini,” harapnya
(Nanang Yudi/DEN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar